Optimalkan Pemanfaatan Data Kependudukan, Pemkab Murung Raya Gelar Rapat Koordinasi Terkait Pemanfaatan Data Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Tahun 2026
Puruk Cahu, Mediamura.com - Pemkab Murung Raya, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Koordinasi Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Tahun 2026, di Aula Bapperida, Pada senin,(16/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh 16 perangkat daerah yang menjadi mitra kerja sama, serta dihadiri oleh Bupati Murung Raya, heriyus, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para kepala perangkat daerah, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Badan Perencanaan Daerah, Kepala Dinas Operasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Gema Topandas Tidja, dalam laporan kegiatan menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas, integrasi, dan validitas penggunaan data kependudukan oleh perangkat daerah yang telah bermitra dengan Disdukcapil.
Gema Topandas Tidja, juga menyampaikan bahwa berdasarkan status perjanjian kerja sama pemanfaatan data, pengelompokan perangkat daerah terbagi menjadi 3, yaitu Kelompok A terdiri dari 4 perangkat daerah yang PKS-nya sudah non-aktif, Kelompok B terdiri dari 7 perangkat daerah yang PKS-nya akan non-aktif pada 1 Desember 2026, dan Kelompok C terdiri dari 5 perangkat daerah yang PKS-nya akan non-aktif pada 22 September 2027.
Asisten pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, Rahmat K. Tambunan, sebagai perwakilan dari bupati kabupaten Murung Raya, menyampaikan bahwa data kependudukan yang akurat, terkini, dan mudah diakses merupakan pondasi utama dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, alokasi anggaran yang efisien, serta pelayanan publik yang cepat dan mudah bagi masyarakat.
Rahmat K. Tambunan juga menegaskan bahwa data kependudukan itu merupakan hal yang sangat penting dan wajib dilindungi, dan setiap petugas yang diberi hak akses harus mematuhi aturan dan dilarang menyalahgunakan data di luar tugas kedinasan.
"Jaga kerahasiaan dan keamanan data. Data pribadi penduduk wajib dilindungi dan semua petugas yang diberi hak akses harus mematuhi ketentuan dan tidak menyalahgunakan data untuk kepentingan lain di luar tugas kedinasan," tegas Gema Topandas Tidja.
Para perangkat daerah juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pemanfaatan data secara berkala serta memperkuat koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila menghadapi kendala teknis maupun administrasi.
(Nepen)
Posting Komentar