Bupati Heriyus Tegaskan Komitmen Pertahankan PPPK di Tengah Isu Perumahan Tenaga Kerja

Puruk Cahu, Mediamura.com – Bupati Murung Raya, Heriyus, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk terus memperjuangkan nasib tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu, di tengah munculnya informasi terkait rencana penataan tenaga kerja yang sedang dibahas di tingkat pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan Heriyus usai menghadiri pertemuan bersama BPJS Ketenagakerjaan Provinsi di Aula Bapperida Murung Raya, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tersebut membahas sosialisasi dan pembentukan forum kepatuhan dalam rangka mendukung peningkatan cakupan perlindungan ketenagakerjaan di Kabupaten Murung Raya.

Dalam kesempatan itu, Heriyus mengapresiasi berbagai masukan, saran, dan informasi yang diberikan oleh pihak BPJS terkait isu ketenagakerjaan. Menurutnya, pertemuan tersebut memberikan banyak wawasan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Namun demikian, Heriyus juga menyinggung persoalan yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak, yakni terkait keberlanjutan status tenaga PPPK paruh waktu dan penuh waktu yang masih dalam proses pembahasan pemerintah pusat.

“Informasi yang berkembang saat ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga PPPK. Apalagi mereka yang baru dilantik pada tahun 2025 dan jumlahnya mencapai lebih dari 1.500 orang,” ujarnya.

Menurut Heriyus, keberadaan tenaga PPPK selama ini sangat membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Ia menilai, apabila tenaga-tenaga tersebut harus dirumahkan, maka akan berdampak besar terhadap kualitas pelayanan publik, terutama di wilayah pedesaan yang masih membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memadai.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan terus berupaya mencari solusi terbaik agar tenaga PPPK tetap dapat dipertahankan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan anggaran daerah.

“Kami tetap berusaha bagaimana mempertahankan mereka. 

Jika aturan memungkinkan dan dari sisi anggaran bisa diupayakan, maka akan kami perjuangkan. Bahkan lebih baik mengorbankan kegiatan lain daripada harus kehilangan tenaga kerja yang selama ini membantu pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Heriyus menambahkan, tantangan efisiensi anggaran yang saat ini dihadapi pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi motivasi untuk mencari inovasi dan solusi yang tepat.

“Meskipun dalam kondisi efisiensi yang cukup berat, kita tidak boleh berhenti berpikir dan bekerja. Pemerintah daerah harus tetap hadir untuk masyarakat serta memastikan program-program pembangunan dan pelayanan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap dapat memberikan kepastian dan ketenangan bagi tenaga PPPK sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.

(Pengki)