Paripurna DPRD Murung Raya Hasilkan Keputusan Strategis, Sektor Pertanian Jadi Fokus Utama

Puruk Cahu, Mediamura.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan daerah melalui Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula DPRD, Jumat (24/04/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi berlangsung dengan dihadiri unsur legislatif, perwakilan pemerintah daerah, serta sejumlah undangan penting lainnya. 

Dari pihak eksekutif, hadir Asisten I Sekretariat Daerah, Rahmat K. Tambunan, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Dalam forum tersebut, sejumlah keputusan penting berhasil disepakati sebagai bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah. 

Salah satu agenda utama adalah penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagai bentuk sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Selain itu, DPRD juga menetapkan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Kelompok Tani. 

Regulasi ini dinilai strategis dalam mendukung penguatan sektor pertanian, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok tani di daerah.

Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, menyampaikan bahwa pengesahan Raperda tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong optimalisasi potensi pertanian lokal.

“Kelompok tani memiliki peran vital dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pembinaan dan pengembangan mereka bisa lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Tak hanya itu, DPRD juga menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Murung Raya Tahun Anggaran 2025. 

Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rahmat K. Tambunan dalam kesempatan itu mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara DPRD dan pemerintah daerah. 

Ia menilai, keputusan yang dihasilkan dalam rapat paripurna ini merupakan hasil dari proses musyawarah yang mencerminkan semangat kebersamaan.

“Sinergi ini sangat penting untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan dokumen resmi oleh kedua belah pihak, sebagai simbol kesepakatan yang telah dicapai. 

Momentum ini sekaligus menjadi cerminan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

(Pengki)