Bahas Raperda Inisiatif, DPRD Murung Raya Terima Penyerahan LKPJ Tahun Anggaran 2025

Puruk Cahu, Mediamura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I Tahun 2026 dengan agenda mendengarkan tanggapan fraksi-fraksi DPRD terhadap pendapat Bupati atas satu buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD, sekaligus penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025, Selasa (10/03/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Murung Raya tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya, serta sejumlah undangan lainnya.

Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Barlin, mengatakan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme penting dalam proses legislasi daerah sekaligus fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Menurutnya, pembahasan terhadap Raperda inisiatif DPRD menjadi langkah strategis dalam memperkuat regulasi daerah yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Melalui rapat paripurna ini, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan tanggapan atas pendapat Bupati terhadap Raperda inisiatif DPRD. Hal ini merupakan bagian dari proses pembahasan yang konstruktif agar regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Murung Raya,” ujarnya.

Selain itu, rapat paripurna juga dirangkaikan dengan penyerahan LKPJ Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

H. Barlin menambahkan bahwa dokumen LKPJ tersebut nantinya akan dipelajari dan dibahas lebih lanjut oleh DPRD guna memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan.

Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat terus terjalin dengan baik sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

(Pengki)