Puruk Cahu, Mediamura.com — Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggelar Dialog Kependidikan di Gedung B pada tanggal 29/11/2025 .Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, hadir sebagai narasumber dan menyampaikan sejumlah kebijakan strategis terkait pendidikan daerah, khususnya mengenai anggaran, distribusi guru, hingga status tenaga pendidik yang belum lolos P3K.
Mengawali paparannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru mulai dari jenjang TK/PAUD, SD, SMP hingga SMA, yang disebut sebagai ujung tombak peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Ada tiga hal yang hendak kami sampaikan: kebijakan keuangan pendidikan, tata kelola dan distribusi guru, serta kebijakan terkait guru-guru yang belum masuk dalam formasi P3K,” ujar Rahmanto.
Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya secara konsisten memenuhi amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan UUD 1945, yaitu minimal 20% APBD dialokasikan untuk sektor pendidikan.
“Pertanyaannya, apakah Murung Raya hari ini sudah di atas 20%? Ya, kita sudah di atas 20%. Bahkan sejak periode kedua pemerintahan Pak Bupati Dr. Widi, porsi anggaran pendidikan tak pernah kurang dari 20%,” tegasnya.
Pada tahun anggaran 2025, alokasi anggaran pendidikan mencapai hampir Rp 480 miliar, atau sekitar seperempat dari total APBD Kabupaten Murung Raya. Anggaran ini mencakup pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan guru, belanja operasional sekolah, hingga pembangunan sarana-prasarana pendidikan.
Menurut data Dinas Pendidikan, kondisi fasilitas pendidikan di 116 desa dan 9 kelurahan di Murung Raya berada pada kategori:
70–80% dalam kondisi baik
5–20% kategori sedang
sekitar 5% dalam keadaan rusak
“Ini tantangan kita ke depan. Pemerintah berharap dalam lima tahun mendatang seluruh sarana-prasarana pendidikan dapat terpenuhi dan diperbaiki secara tuntas,” jelas Rahmanto.
Isu lain yang mencuat adalah nasib guru yang tidak lolos syarat mengikuti seleksi P3K. Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 600–700 guru yang hingga kini tidak masuk dalam formasi P3K penuh waktu maupun paruh waktu.
“Mereka saat ini masih standby di sekolah atau desa masing-masing. Pemerintah daerah sedang menyiapkan kebijakan untuk menyikapi hal ini,” ujarnya.
Wakil Bupati juga menguraikan sumber pendapatan guru, mulai dari gaji pokok, Tunjangan Profesi Guru (TPG), tunjangan daerah, hingga tunjangan khusus 3T. Ia menegaskan bahwa masih ada ketimpangan penerimaan antara guru PNS, P3K, dan guru honorer/paruh waktu.
“Semua komponen tunjangan itu masuk dalam skema anggaran 20% pendidikan. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan, termasuk pengaturan tambahan penghasilan berbasis kinerja daerah (TPP/TPBMSG),” jelasnya.
Di akhir dialog, Wabup menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya tetap berkomitmen memprioritaskan pendidikan sebagai pondasi pembangunan daerah.
“Kami terus berupaya memastikan bahwa anggaran yang besar ini tepat sasaran, menyentuh kebutuhan guru, serta menjawab persoalan sekolah di seluruh wilayah Murung Raya,” tutupnya.(Pengki)
Tags
PEMKAB MURUNG RAYA