Puruk Cahu, Mediamura.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah dalam rangka memperkuat koordinasi sekaligus percepatan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati Murung Raya, Kamis (31/7/2025).
Kunjungan dipimpin Kepala Perwakilan BPK RI Kalteng, Dodik Achmad Akbar, didampingi Kepala Bidang Pemeriksaan Kalteng II Subkhan Affandi, Agung Hartono, serta Ketua Tim Pemeriksaan LKPD 2024 Dony Rahadian. Mereka disambut langsung oleh Bupati Heriyus, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, Plt. Sekda Sarwo Mintarjo, Inspektur Rudie Roy, Kepala BPKAD Lentine Miraya, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Heriyus menyampaikan apresiasi atas langkah BPK RI melakukan percepatan pemeriksaan. Ia menegaskan, pendampingan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar semakin transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Kalteng menekankan pentingnya kesiapan dokumen pendukung, efektivitas belanja daerah, hingga efisiensi pengelolaan anggaran. Konsolidasi awal yang dilakukan bersama Pemkab Murung Raya diharapkan dapat mempercepat proses pemeriksaan LKPD sekaligus memperkuat akuntabilitas keuangan daerah.
Selain membahas teknis pemeriksaan, Bupati Heriyus juga memaparkan arah pembangunan strategis Murung Raya, mulai dari peningkatan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian, pengembangan cetak sawah dan padi gogo demi mendukung ketahanan pangan, hingga tantangan pengelolaan kawasan hutan. Ia mengakui penyusunan laporan pokok LKPD masih menghadapi kendala teknis, namun Pemkab menyambut baik pendampingan dari BPK RI agar pelaporan keuangan dapat tertib dan tepat waktu.
Kunjungan BPK RI ini juga dirangkaikan dengan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Murung Raya. Dalam semangat peringatan tersebut, BPK berharap Murung Raya semakin maju dan sejahtera dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tata kelola keuangan yang profesional. Pertemuan ditutup dengan sesi diskusi dan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.(Fangky)