Pemkab Murung Raya Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pemkab Murung Raya Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Murung Raya, Kalimantan Tengah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya, Kalimantan Tengah, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, saat menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam agenda *exit meeting* pada Selasa (11/3/2025).

Pertemuan yang digelar di ruang kerja Bupati Murung Raya tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan oleh BPK sebelumnya. Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, Sekretaris Daerah Hermon, Kepala Inspektorat Kabupaten Mura Rudie Roy, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Bupati Heriyus menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan pendampingan dari BPK Kalteng yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Masukan dari BPK sangat berarti bagi kami dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab,” tegas Heriyus.

Sementara itu, Ketua Tim BPK Kalteng, Dony Rahadian, menekankan bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Murung Raya. Ia berharap rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti agar sistem pengelolaan keuangan daerah semakin optimal dan sesuai dengan standar tata kelola yang baik.

“Kami berharap rekomendasi yang telah kami berikan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Murung Raya semakin baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar Dony Rahadian.

Melalui *exit meeting* ini, diharapkan Kabupaten Murung Raya dapat terus memperkuat sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di seluruh Indonesia.

Dengan komitmen yang kuat dari Pemkab Murung Raya dan dukungan dari BPK, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.(pengki)